Oleh:
Novy Setia Yunas S. IP., M. IP
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Brawijaya (UB)
Ketua Bidang Kerjasama Badan Penelitian & Pengabdian Masyarakat (BP2M) FISIP UB
Perubahan global kini berkembang secara cepat dan dinamis. Teknologi kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Teknologi dinilai menjadi kebutuhan yang mendasar bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat, tak terkecuali sektor Pemerintahan. Saat ini kita tahu bersama bahwa sektor Pemerintahan baik di level Pusat maupun Daerah bahkan di level Pemerintah Desa didorong untuk mampu melakukan upaya transformasi digital dalam hal memudahkan proses interaksi kepada masyarakat dan juga pelayanan publik. Transformasi digital dalam sektor pemerintahan saat ini memang menjadi salah satu kebutuhan mendasar bagi penyelenggara Negara mengingat kondisi lingkungan global yang tidak terprediksi dan yang memili ciri khas VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara agile, adaptive, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Selain itu, dalam menghadapi kondisi global saat ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan bukan lagi menjadi suatu pilihan, tapi sudah menjadi suatu keharusan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mampu menjadi pendukung dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam kegiatan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatlan efektivitas dan efisiensi layanan pemerintahan (Yunas, 2023).
Upaya mendorong transformasi digital di semua level Pemerintahan memang sebuah usaha yang tidak mudah, upaya revolusioner tersebut tentunya tidak hanya membutuhkan dukungan kebijakan dan aggaran saja, melainkan memerlukan sebuah komitmen politik yang diwujudkan melalui model maupun karakteristik kepemimpinan . Apalagi saat ini, ditengah kompleksitas masalah di sektor pemerintahan yang kian variatif serta kebutuhan akan adaptasi teknologi, menjadi seorang pemimpin publik dituntut cepat tanggap dan melek akan teknologi agar mampu menangkap pesan dari masyarakat untuk membawa organisasi ke arah yang tepat dan lebih maju. Kepemimpinan yang melek teknologi digital (digital leadership) inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu kunci keberhasilan transformasi digital di sektor pemerintahan baik di level pusat maupun Pemerintah Daerah, mengingat para pemimpin semakin dituntut untuk memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang tangkas dan relevan dengan perkembangan era digital. Singkatnya adalah Digital leadership merupakan sebuah proses dimana pimpinan mampu mengarahkan dan menjadi navigator dalam melaksanakan program transformasi digital agar dapat berjalan dengan sukses dan mencapai target yang diharapkan (Indonesia, 2022) .
Kepemimpinan memang memegang peran yang sangat strategis dalam sebuah organisasi, dalam konteks ini adalah birokrasi pemerintahan. Werren dan Burt (2006) memberikan gambaran bahwa kepemimpinan merupakan kekuatan yang sangat penting dibalik kekuasaan berbagai organisasi, termasuk birokrasi dan bahwa untuk menciptakan organisasi yang efektif maka ruang lingkup kerja mengenai apa yang bisa mereka capai, kemudian memobilisasi organisasi itu untuk berubah kearah visi baru tersebut (Nanus, 2006). Tidak dapat dipungkiri bahwa kesuksesan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh faktor kepemimpinan. Apalagi di tengah berbagai tuntutan dan dinamika global akan upaya transformasi digital dalam berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya pemerintahan, kini seorang pemimpin dituntut untuk memiliki kemampuan untuk memahami perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat. Oleh karena itu, diperlukan pemimpin digital (digital leadership) yang bersedia dan mampu berkomunikasi dengan cara, saluran, dan alat baru dengan penekanan lebih besar pada bagaimana berpikir kritis, komunikatif, dan kolaborasi secara terintegrasi. Perkembangan dan kemajuan digital telah membentuk konsep kepemimpinan gaya baru yang dapat membawa generasi yang berbeda untuk bekerja bersama-sama (Narbona, 2016).
Kepemimpinan digital atau digital leadership saat ini amat diperlukan dalam proses transformasi digital yang tengah berjalan dalam rangka mengawal serta memastikan perubahan maupun pemanfaatan teknologi dengan cepat di berbagai sektor, khususnya sektor pemerintahan (Cahyarini, 2021). Kehadiran pemimpin digital diharapkan mampu mendorong upaya akselerasi transformasi di dalam organisasi birokrasi. Dengan kehadiran kepemimpinan digital tersebut, maka pemimpin dinilai mampu untuk mendayagunakan seluruh aset digital yang dimiliki oleh pegawainya untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin digital juga didorong untuk dapat memanfaatkan teknologi digital yang dihubungkan dengan proses bisnis masing-masing instansi pemerintah dalam melakukan transformasi layanan (Tjahjo Kumolo, 2021).
Inilah tantangan hari ini hingga di masa depan yang dihadapi oleh seluruh institusi Pemerintahan di berbagai level baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Desa. Bahkan di level Pemerintah Desa, transformasi digital saat ini juga menjadi kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi. Salah satunya adanya program Desa digital yang merupakan program pemerintah demi meminimalkan adanya kesenjangan terhadap informasi di wilayah pedesaan dengan memanfaat teknologi informasi dan komunikasi yang telah berkembang. Platform desa digital akan berfokus pada berbagai kebutuhan informasi, pelayanan dan perekonomian. Pemerintah sangat menganjurkan berbagai desa untuk berevolusi menjadi desa digital. Karena bagaimanapun desa digital bukan sekadar desa yang memiliki akses internet, tetapi juga desa yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Desa digital mengintegrasikan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, menciptakan ekosistem yang inovatif dan inklusif di Desa (Desa, 2023).
Gambar 1.
Kegiatan Workshop, FGD dan Pelatihan Kader Digital sebagai rintisan Desa Digital di Desa Sumberejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun tahun 2023 lalu
Untuk mendorong akselerasi transformasi digital tersebut, maka sudah seyogyanya pada level pimpinan hingga aparatur yang ada harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan akan transformasi digital yang bergerak begitu dinamis saat ini. Transformasi digital ini tentunya tidak hanya didorong untuk mengikuti trend maupun perkembangan global saja, tetapi transformasi digital ini diharapkan menjadi ikhtiar bagi pemerintah untuk lebih mendekatkan diri pada masyarakat serta menghadirkan pelayanan-pelayanan publik yang efektif, responsif dan transparan.
Guna menjawab persoalan tersebut, memang diperlukanlah kolaborasi dengan berbagai pihak salah satunya adalah Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi melalui salah satu pilar tridharmanya yakni Pengabdian kepada Masyarakat harus mampu diarahkan pada peningkatan pengetahuan dan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa untuk lebih terbuka dan adaptif terhadap teknologi digital yang saat ini berkembang begitu cepat. Sebagaimana pada Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan ini tentunya berdasarkan pada Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Brawijaya tahun 2021-2025 pada bidang unggulan kegiatan Pelayanan Sosial Dasar yang diarahkan pada Pengembangan Informasi Teknologi (IT) masyarakat, khususnya pada peningkatan kemampuan kapasitas kepemimpinan digital pada Pemerintah Desa. Apalagi Desa Sumberejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun ini merupakan salah satu rintisan Desa Cerdas (Smart Village) di Kabupaten Madiun yang telah dimulai sejak tahun 2023 lalu. Kegiatan masyarakat ini juga merupakan tahap lanjutan yang telah dilakukan sebelumnya dalam proses rintisan Desa Cerdas (Smart Village) dan Pembentukan Kader Digital di Desa Sumberejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun melalui Program Mahasiswa Membangun Desa (MMD) Universitas Brawijaya tahun 2023 lalu.
Gambar 2.
Tim Pengabdian kepada Masyarakat bersama Peserta Workshop
Tidak hanya itu saja, dari sisi implementasi SDGs, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini nantinya juga sangat berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) ke-9 yang menekankan pembangunan infrastruktur yang tangguh, promosi industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta pendorong inovasi. Dimana salah satu aspek utama dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDG 9 adalah perlunya pengembangan infrastruktur yang kokoh dan berkelanjutan. Ini meliputi sistem transportasi, infrastruktur energi, sistem air dan sanitasi, serta jaringan teknologi dan komunikasi. Tidak kalah penting, inovasi diakui sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inovasi, baik dalam bentuk ide, produk, maupun layanan baru, memainkan peran penting dalam memperbaiki produktivitas, membuka peluang, dan menangani tantangan sosial dan lingkungan (Lawton Smith & Leydesdorff, 2014). Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan investasi dalam penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi industri menjadi perhatian utama dalam pencapaian SDG 9
